Ppkhijabar : Materi Kuliah Program Studi Hukum

Pendahuluan

Perbuatan menghalimi atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah, baik itu berhubungan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama atau hukum, sering kali menjadi topik yang kontroversial di banyak masyarakat. Dalam banyak kebudayaan, terutama yang menganut nilai-nilai agama tertentu, tindakan seperti ini dianggap sebagai hal yang melanggar moralitas, hukum, atau agama. Oleh karena itu, penting https://www.murrietaregionalanimalhospital.com/ untuk memahami perspektif hukum dan agama mengenai hal ini, serta konsekuensi yang mungkin timbul akibatnya. Artikel ini akan membahas mengenai hukum menghalimi yang belum menikah, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum agama.

1. Definisi Menghalimi

Secara umum, “menghalimi” bisa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma agama, hukum, atau aturan sosial. Istilah ini bisa merujuk pada perbuatan seksual di luar ikatan pernikahan atau hubungan yang dianggap  tidak sah menurut pandangan agama atau hukum tertentu.

Dalam konteks pernikahan, “menghalimi” biasanya merujuk pada hubungan intim atau tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, seperti zina atau hubungan seksual di luar pernikahan. Hal ini biasanya dianggap melanggar ajaran agama dan hukum negara yang berlaku.

2. Hukum Menghalimi dalam Perspektif Agama

Berdasarkan ajaran agama, terutama dalam agama Islam, hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan atau tanpa ikatan yang sah dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Dalam Al-Qur’an dan Hadis, zina dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang dan memiliki konsekuensi moral yang berat.

• Islam: Dalam agama Islam, zina (hubungan seksual di luar pernikahan) jelas dilarang. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra’ (17:32), “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” Dalam hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan hukum hudud, pelaku zina yang belum menikah dapat dikenakan hukuman cambuk, sedangkan yang sudah menikah bisa dikenakan hukuman rajam (lempar batu hingga mati). Meskipun hukuman hudud ini tidak selalu diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Islam, perbuatan menghalimi tetap dianggap sebagai dosa besar.

• Kristen: Dalam agama Kristen, hubungan seksual di luar pernikahan juga dianggap dosa. Dalam Injil, ada banyak ayat yang menegaskan larangan hubungan seksual di luar pernikahan. Salah satunya terdapat dalam Kitab I Korintus 6:18, yang menyatakan, “Jauhilah percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia adalah di luar tubuhnya, tetapi siapa yang berbuat cabul, ia berdosa terhadap tubuhnya sendiri.”

• Hindu dan Buddha: Agama Hindu dan Buddha juga memiliki pandangan yang mirip terkait perilaku seksual. Dalam agama Hindu, meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar pernikahan, namun ajaran moral yang tinggi mengutamakan kesucian dan menjaga hubungan yang sah. Dalam ajaran Buddha, perilaku yang tidak sesuai dengan moralitas, termasuk zina, dapat menghalangi pencapaian kebahagiaan sejati dan nirwana.

3. Hukum Menghalimi dalam Perspektif Hukum Positif

Selain agama, hukum positif yang berlaku di negara tertentu juga mengatur perbuatan menghalimi, terutama yang terkait dengan hubungan seksual di luar pernikahan. Di banyak negara, tindakan seperti zina atau hubungan seksual tanpa pernikahan dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun pengaturannya bisa bervariasi antar negara.

• Indonesia: Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan menghalimi, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksual di luar nikah, sebenarnya masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun hukuman untuk perbuatan ini tidak diterapkan dengan ketat di semua kasus. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, yang dapat dikenakan pidana bagi pasangan yang terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah. Namun, pada prakteknya, hukuman tersebut jarang diberlakukan kecuali ada laporan dari pihak yang berkepentingan.

Selain itu, Indonesia juga memiliki hukum yang mengatur perbuatan ini dalam sistem hukum syariah yang diterapkan di beberapa provinsi, seperti Aceh. Di Aceh, hubungan seksual di luar nikah dapat dikenakan hukuman sesuai dengan qanun (peraturan daerah) yang mengatur tentang syariat Islam. Hukum pidana Islam berlaku lebih ketat di wilayah ini, dan dapat dikenakan hukuman cambuk atau hukuman lainnya bagi pelaku zina.

• Hukum Internasional: Beberapa negara, terutama yang memiliki sistem hukum sekuler, tidak mengkriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan, kecuali jika melibatkan pemaksaan atau kekerasan (seperti dalam kasus perkosaan). Sebaliknya, di negara-negara dengan hukum berbasis agama, seperti Arab Saudi atau Pakistan, zina dan hubungan seksual di luar nikah bisa dikenakan hukuman berat.

4. Konsekuensi Hukum dan Sosial Menghalimi

Menghalimi atau terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, baik dalam perspektif hukum, agama, maupun sosial.

• Dari Perspektif Hukum: Seperti yang telah disebutkan, tergantung pada negara dan hukum yang berlaku, perbuatan menghalimi bisa dikenakan sanksi hukum. Di beberapa negara dengan sistem hukum berbasis agama, pelaku zina bisa dikenakan hukuman fisik atau penjara. Di negara-negara dengan sistem hukum sekuler, pengadilan mungkin lebih fokus pada pelanggaran hukum terkait kekerasan atau eksploitasi seksual.

• Dari Perspektif Agama: Menghalimi dalam pandangan agama memiliki dampak spiritual yang sangat besar. Dalam banyak agama, perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar dan dapat mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang. Selain itu, di banyak agama, dosa ini mempengaruhi status moral dan kesejahteraan individu dalam kehidupan setelah mati.

• Dari Perspektif Sosial: Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, perbuatan menghalimi dapat menyebabkan stigmatisasi sosial. Individu yang terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan mungkin mengalami pengucilan sosial, kritik, atau bahkan penghukuman dari masyarakat sekitar. Hal ini bisa berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial mereka.

BACA SELENGKAPNYA: Uang Baru Rp 75 Ribu Dijual Jutaan, Bagaimana Hukumnya?

Masalah hukum sehari-hari yang muncul sepele terhadap mulanya memang sanggup menjadi kasus besar jika tidak ditangani dengan benar. Saking sepelenya kasus hukum sehari-hari ini apalagi banyak berasal dari kita tidak menjadi tingkah laku ini menjadi pelanggaran hukum.

Dalam tulisan ini penulis mengidamkan membuktikan tersedia sebagian pelanggaran hukum yang sepele dan biasa dilaksanakan masyarakat perkotaan Indonesia. Perbuatan pelanggaran hukum yang kelihatannya sepele, sanggup saja membawa konsekwensi hukum yang berat dan besar.

Beberapa semisal kasus hukum sepele sehari-hari yang kemungkinan muncul sepele tetapi memang punyai implikasi hukum yang vital adalah:

1. Parkir di tempat yang salah:

Meskipun muncul layaknya kasus kecil, parkir di tempat yang tidak diizinkan sanggup membawa dampak dapat kena tilang dan atau mobilnya diderek oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Namun sering kadang masalahnya sanggup merembet kemana-mana, layaknya menjadi ribut dan viral sebab pas diderek berlangsung perang mulut dengan petugas.

Beberapa yang menjadi punyai kekuasaan atau punyai kedekatan dengan orang berkuasa tidak berkenan dengan sukarela mobilnya diderek, dapat emosi dan mengancam petugas, agar berlangsung pertengkaran. Dalam sebagian perihal tersedia saja yang merekam perihal dan menjadi viral di fasilitas sosial sebab tersedia perilaku arogan yang membawa-bawa nama orang yang berkuasa.

Ada juga yang sebab salah parkir agar menutup akses rumah tetangganya menjadi ribut dan berakhir dengan adanya laporan polisi penganiayaan atau ancaman dan/atau penghinaan.

Bisa juga sebab parkir di tempat yang tidak seharusnya yang membawa dampak orang menjadi celaka. Dalam sebagian perihal sanggup saja sebab salah parkir dapat membawa dampak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa.

2. Membuat pernyataan palsu

Membuat pernyataan palsu di dalam situasi apa pun sanggup membawa dampak kasus hukum yang serius. Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya kita dengan ringan beri tambahan Info palsu. Misalnya beri tambahan Info palsu di dalam lamaran pekerjaan, layaknya pendidikan, pengalaman kerja, atau sertifikasi.

Begitu juga terhadap pas beri tambahan Info palsu di dalam klaim asuransi, layaknya penyakit atau cedera palsu atau kerugian palsu yang diklaim, yang benar-benar umum adalah klaim asuransi perbaikan mobil.

Memberikan Info palsu di dalam pengajuan pinjaman atau kartu kredit, layaknya menggelembungkan penghasilan dengan harapan agar pinjaman dikabulkan.

Sebaliknya terhadap pas membawa dampak laporan pajak kita dapat condong melaporkan bahwa penghasilannya kecil. Perbuatan-perbuatan tersebut sanggup membawa dampak kasus hukum yang serius, juga tuntutan hukum dan denda yang signifikan.

3. Menjual product illegal

Menjual product illegal layaknya obat-obatan terlarang memang bukan juga di dalam pelanggaran hukum sepele, karena tentu saja kita kawatir berurusan hukum sebab dituduh menjadi pengedar narkotika dan sejenisnya.

Namun menjajakan barang bajakan atau yang umumnya kita kenal barang kw (barang branded, tetapi palsu) adalah merupakan pelanggaran hukum yang dilaksanakan sehari2.

Malah di sebagian tempat, andaikan di Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta dan di tempat-tempat lain sejenis penjualan barang illegal layaknya ini udah layaknya menjajakan barang legal saja layaknya. Padahal menjajakan product illegal sanggup membawa dampak kasus hukum serius, juga denda dan penjara.

4. Menyalahgunakan fasilitas sosial

Sudah bukan rahasia ulang bahwa di dalam kehidupan sehari2 banyak orang yang tidak bijak gunakan fasilitas sosial. Saking mudahnya terhubung fasilitas sosial membawa dampak orang kadang2 lupa bahwa menggunakan fasilitas sosial tidak bijak bisa membawa konsekwensi hukum yang berat.

Menyalahgunakan fasilitas sosial layaknya mengancam, melecehkan, atau memfitnah seseorang, menyebarkan berita hoaks sanggup membawa dampak tuntutan hukum serius.

5. Menguasai Tanah Tanpa Hak

Pelanggaran hukum lain yang biasa dilaksanakan masyarakat perkotaan dan diakui biasa adalah melanggar batas sesuai bangunan dan batas sesuai tanah. Kejadian ini paling banyak berlangsung di kompleks-kompleks perumahan dengan tanah yang terbatas.

Ada yang punyai motif untuk memperluas car pot untuk parkir mobil, tersedia https://diblein.com/ yang memandang kesempatan untuk memperluas tanahnya secara illegal. Modusnya dengan cara mengokupasi tanah sarana umum dan sarana sosial (fasum-fasos) yang jelas2 bukan haknya.

Sebagaimana kita ketahui di dalam membawa dampak bangunan tersedia batas berasal dari tanah kita yang tidak boleh dibangun, batas ini dinamakan batas sesuai bangunan. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa setiap bangunan punyai area yang memadai untuk sirkulasi hawa dan cahaya alami, dan juga untuk meminimalkan risiko kebakaran dan rusaknya bangunan akibat gempa bumi.

Baca Juga : Uang Baru Rp 75 Ribu Dijual Jutaan, Bagaimana Hukumnya?

Namun di dalam kehidupan sehari2 andaikan kita mengamati di perumahan2 terhadap pas merenovasi rumah masyarakat mengupayakan untuk membangun semua tanah yang dimilikinya tanpa bersisa. Bahkan jika sanggup batas sesuai tanahpun diterabas.

Hal ini sanggup kita review untuk rumah2 style kecil yang mengambil alih batas pagarnya menjorok muncul agar mengambil alih sebagian tanah trotoar dengan tujuan agar car pot (garasi mobil) nya menjadi luas. Hal yang lebih benar-benar ulang adalah menguasai dan menghaki tanah fasum fasos.

Hal ini biasa berlangsung andaikan kelebihan tanah sebab adanya jalan buntu atau trotoar berasal dari perumahan tersebut lebar. Dalam sebagian kasus banyak kita memandang warga yang mengokupasi jalan buntu yang tersedia didepan rumahnya dan atau, trotoar, taman yang berbatasan dengan tanah miliknya.

Semua tindakan yang menerabas batas sesuai bangunan/batas sesuai tanah dan mengokupasi tanah fasum fasos adalah merupakan tindakan melawan hukum yang benar-benar yang sanggup dengan konsokwensi denda, dibongkarnya bangunan yang ada, apalagi sanggup berakhir di penjara.