Ppkhijabar : Materi Kuliah Program Studi Hukum

Negara Hukum… Tapi Lemah? Gimana Bisa?

Secara teori, semua negara modern mengklaim sebagai negara hukum di mana hukum berlaku sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat dan alat kontrol kekuasaan. Tapi dalam praktiknya, banyak negara yang justru berada dalam slot via qris kategori “lemah hukum” atau rule of law failure. Artinya? Hukum hanya kuat di atas kertas. Penegakan hukum tidak adil, tumpul ke atas tajam ke bawah, dan proses hukum mudah dibeli atau diintervensi oleh kekuasaan.

Ciri-Ciri Negara Lemah Hukum

Ada beberapa indikator utama yang menunjukkan bahwa sebuah negara berada dalam kondisi krisis penegakan hukum:

1. Hukum Tajam ke Rakyat Kecil, Tumpul ke Elit

Kasus-kasus kecil seperti pencurian sandal bisa berujung penjara, sementara kasus korupsi miliaran rupiah bisa diselesaikan dengan vonis ringan atau bahkan hilang tanpa jejak.

2. Keadilan Bisa Dipesan

Ketika proses hukum bisa dibeli, maka pengacara bukan alat bantu kebenaran, tapi alat dagang kekuasaan. Mafia peradilan merajalela, dan hakim bisa “diatur” oleh intervensi politik atau uang.

3. Aparat Tidak Netral

Polisi dan jaksa tidak lagi berdiri untuk rakyat, tapi justru menjadi alat kepentingan politik. Penangkapan bisa tebang pilih, tergantung siapa lawan siapa kawan.

4. Hukum Tergantung Siapa yang Terlibat

Orang berpengaruh bisa lolos dari jeratan hukum, sementara rakyat biasa dipaksa mengikuti prosedur rumit tanpa pendampingan. Keadilan kehilangan prinsip universalitas.

Dampak Langsung Lemahnya Sistem Hukum

Lemahnya hukum bukan cuma soal politik, tapi berdampak luas pada semua aspek kehidupan:

• Investasi asing ragu masuk karena kepastian hukum tidak ada

• Warga takut mengadu karena sering kali korban malah jadi tersangka

• Tumbuhnya budaya main hakim sendiri karena masyarakat tidak percaya pada proses formal

• Maraknya korupsi dan impunitas, karena tidak ada efek jera yang nyata

Lemahnya hukum membuat warga hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, serta membuka ruang suburnya radikalisme dan kriminalitas.

Kasus-Kasus Nyata: Bukti Nyata Negara Bisa Gagal Hukum

• Seorang petani divonis karena membakar ladangnya, sementara perusahaan besar pembakar hutan bebas berkeliaran

• Aktivis lingkungan dikriminalisasi karena membela tanah adat

• Kasus korupsi besar ditunda bertahun-tahun karena “kesehatan mental” terdakwa

• Pelaku kekerasan seksual dilindungi karena punya posisi atau koneksi politik

Ini bukan fiksi, tapi potret nyata yang sering terjadi di banyak negara berkembang—dan bahkan masih terus berlangsung di era digital.

Solusi? Tidak Mudah, Tapi Bukan Mustahil

Menguatkan negara hukum butuh reformasi menyeluruh:

• Reformasi kelembagaan: aparat penegak hukum harus independen dan profesional

• Transparansi peradilan: sidang terbuka dan hasil putusan bisa diakses publik

• Peran media dan civil society: kontrol sosial melalui jurnalisme dan gerakan masyarakat

• Pendidikan hukum masyarakat: warga harus tahu hak dan cara melawannya

Keadilan bukan hadiah dari negara, tapi hak rakyat yang harus terus diperjuangkan.

Kesimpulan: Lemahnya Hukum adalah Akar dari Segala Ketimpangan

BACA JUGA: Hukum Berzinah Menurut Agama Islam

Di negara yang lemah hukumnya, kepercayaan rakyat terhadap sistem runtuh. Hukum kehilangan wibawanya, dan aturan berubah menjadi alat kekuasaan. Tapi harapan tidak boleh padam. Selama masih ada warga yang bersuara, media yang berani mengungkap, dan masyarakat sipil yang menolak tunduk, hukum bisa kembali menjadi panglima.

Sebagai salah satu negara terbesar dan terkuat di dunia, Rusia memiliki sistem iam-love.co hukum yang kompleks dan sangat terstruktur. Dunia hukum di Rusia telah mengalami transformasi besar sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dari sistem hukum komunis yang kaku, kini Rusia telah membentuk kerangka hukum modern yang lebih terbuka, meskipun tetap didominasi oleh pengaruh negara dan pemerintahan yang kuat.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara lengkap bagaimana sistem hukum Rusia bekerja, mulai dari struktur kelembagaan hukum, peran konstitusi, jenis pengadilan, hingga isu-isu hukum kontemporer yang menjadi sorotan dunia internasional.

Dasar Hukum: Konstitusi Rusia

Konstitusi Federasi Rusia diadopsi pada tahun 1993 dan menjadi fondasi hukum tertinggi di negara tersebut. Konstitusi ini menjamin prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Beberapa prinsip utama dalam konstitusi Rusia:

• Rusia adalah negara hukum dan demokratis.

• Kekuasaan dipisahkan antara legislatif (Duma), eksekutif (presiden dan perdana menteri), dan yudikatif (pengadilan).

• Hak asasi manusia dan kebebasan warga negara dijamin.

• Semua warga negara setara di hadapan hukum dan pengadilan.

Namun, meskipun dijamin secara konstitusional, implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait independensi lembaga peradilan dan kebebasan berekspresi.

Struktur Sistem Hukum Rusia

Sistem hukum Rusia mengadopsi civil law system, mirip dengan sistem di banyak negara Eropa seperti Jerman dan Prancis. Ini berarti bahwa hukum tertulis (undang-undang) menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa hukum, dan preseden (putusan hakim sebelumnya) tidak mengikat seperti dalam common law.

Berikut struktur umum sistem hukum di Rusia:

1. Lembaga Legislatif

• Duma Negara (State Duma) adalah majelis rendah dalam Parlemen Rusia yang berperan membuat dan mengesahkan undang-undang.

• Dewan Federasi (Federation Council) adalah majelis tinggi yang mewakili daerah federal dan ikut mengesahkan kebijakan hukum nasional.

2. Lembaga Eksekutif

• Presiden Rusia memiliki kekuasaan luas, termasuk menunjuk hakim agung, memberlakukan keadaan darurat, dan mengeluarkan dekrit.

• Perdana Menteri dan Kabinet menjalankan administrasi pemerintahan sehari-hari.

3. Lembaga Yudikatif

• Mahkamah Konstitusi Rusia (Constitutional Court): Memeriksa konstitusionalitas undang-undang.

• Mahkamah Agung Rusia (Supreme Court): Merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan umum dan arbitrase.

• Pengadilan Arbitrase (Arbitrazh Courts): Menangani sengketa bisnis dan ekonomi.

Jenis-Jenis Hukum di Rusia

Sistem hukum Rusia mencakup beberapa cabang hukum yang melayani berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, di antaranya:

• Hukum Perdata (Civil Law): Mengatur kontrak, warisan, kepemilikan, dan keluarga.

• Hukum Pidana (Criminal Law): Menangani tindakan kriminal dan hukuman.

• Hukum Administrasi: Mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah.

• Hukum Perburuhan: Mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

• Hukum Komersial dan Bisnis: Termasuk hukum perusahaan, investasi, dan perlindungan konsumen.

Peran Advokat dan Pengacara

Profesi hukum di Rusia cukup ketat dan diatur oleh undang-undang. Untuk menjadi advokat (pengacara) yang sah, seseorang harus:

1. Lulus dari fakultas hukum yang diakui.

2. Mengikuti ujian kualifikasi dan magang.

3. Terdaftar di Kamar Advokat (Advokatskaya Palata).

Para advokat dapat mewakili klien di pengadilan, memberikan konsultasi hukum, dan menangani dokumen legal. Selain advokat, ada juga notaris, konsultan hukum perusahaan, dan penasihat pajak yang memiliki peran spesifik dalam sistem hukum.

Isu-isu Hukum Kontemporer di Rusia

Meskipun sistem hukum Rusia terus diperkuat, ada beberapa isu dan tantangan yang sering menjadi perhatian:

1. Independensi Peradilan

Banyak pengamat internasional menilai bahwa pengadilan di Rusia masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus yang menyangkut oposisi politik, aktivis HAM, atau media independen.

2. Kebebasan Berekspresi

Sejumlah undang-undang kontroversial seperti hukum tentang “agen asing” dan hukum larangan propaganda LGBT mendapat kecaman karena dinilai membatasi kebebasan sipil dan hak individu.

3. Korupsi dan Transparansi

Masalah korupsi dalam institusi hukum masih menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang adil. Beberapa organisasi telah mendorong reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat hukum.

4. Perlindungan Data dan Siber

Dengan meningkatnya teknologi digital, Rusia juga menghadapi tantangan dalam menyusun hukum terkait perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan pengawasan digital.

Peran Rusia dalam Hukum Internasional

Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional. Namun, hubungannya dengan hukum internasional sering menjadi sorotan. Misalnya, pencabutan keanggotaan Rusia dari Dewan Eropa pada 2022 memengaruhi yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa atas kasus-kasus yang melibatkan Rusia.

Meski begitu, Rusia tetap menjalin kerja sama hukum bilateral dengan banyak negara, terutama dalam bidang ekstradisi, perdagangan, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Kesimpulan

BACA JUGA: Islandia: Negara Kecil dengan Sistem Hukum Besar yang Unik dan Transparan

Dunia hukum di Rusia mencerminkan dinamika antara struktur hukum modern dan tantangan implementasi yang kompleks. Dengan kerangka hukum yang tertulis dan sistem yang mapan, Rusia memiliki fondasi hukum yang kuat. Namun, faktor politik, independensi peradilan, dan hak asasi manusia masih menjadi tantangan besar dalam praktik hukum sehari-hari.

Reformasi dan tekanan dari dalam serta luar negeri terus mendorong perbaikan sistem hukum Rusia menuju arah yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Bagi pengamat hukum dan profesional internasional, memahami dunia hukum di Rusia menjadi penting untuk mengerti bagaimana kekuatan hukum dan politik bekerja dalam salah satu negara paling berpengaruh di dunia ini.